Masalah Regulasi, Tata kelola dan Transparansi: apakah MBG layak untuk di lanjutkan

Foto dan Penulis oleh: Nur Asrawan Sumardin, Ketua Bidang Perindustrian dan Perdagangan Badko HMI Jabodetabeka-Banten

REAKSIPUBLIK.COM, JAKARTA - Makan bergizi Gratis (MBG) merupakan program pemerintah untuk menyediakan makan siang gratis. Tujuan utama dari Program MBG adalah untuk mengurangi angka malnutrisi dan stunting yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, khususnya pada kelompok rentan. 

Selain dampak langsung oleh penerima manfaat program makan bergizi gratis dapat menjadi solusi untuk menjaga stabilitas harga pangan dikarenakan penggunaan bahan baku dari makan bergizi gratis akan banyak melibatkan produk pangan dalam negeri.

Makan Bergizi Gratis merupakan janji kampanye presiden Prabowo Subianto. Program yang dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat rentang dalam proses pelaksanaannya menuai banyak tantangan dan kretikan.

Pelaksanaan program makan bergizi gratis mulai di laksanakan pada januari 2025. Proses persiapan yang cukup singkat dan keterbatasan anggaran yang di miliki oleh pemerintah menjadi tantangan dalam proses pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dikeluarkannya perpres Nomor 8 Tahun 2024 sebagai payung hukum ditentukan Badan Gizi Nasional, lembaga yang di bentuk untuk bertanggung jawab langsung kepada presiden dalam proses merealisasikan program makan bergizi gratis.

Badan Gizi Nasional sebagai penanggung jawab dalam program makan bergizi gratis bertugas untuk membuat juknis dan bekerjasama dengan kementrian dan lembaga negara terkait untuk mendukung program makan bergizi gratis. Kementrian dan lembaga negara yang terkait dalam program makan bergizi gratis masi menjadi misteri kementrian dan lembaga negara mana saja yang membatu Badan Gizi Nasional dalam merealisasikan program makan bergizi gratis. Dalam implementasinya Badan Gizi Nasional membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) sebagai ujung tobak pelaksana makan siang bergizi gratis.

Dalam proses Implementasi makan bergizi gratis masi memiliki catatan kritis dalam proses pelaksanaannya.

Regulasi kurang memadai

Pelaksanaan makan bergizi gratis menuai banyak kritikan pasalnya setelah di laksanakan pada awal januari 2025 juknis pelaksanaan belum ada.

Petunjuk teknis sebagai panduan pelaksanaan makan bergizi gratis menjadi hal yang penting untuk proses tata kelola pelaksanaan makan bergizi gratis.

Petunjuk teknis haruslah terperinci mulai dari proses pengelolaan, standar ketersediaan gizi, kebersihan, sampai dengan distribusi. Ketidak jelaskan regulasi berdampak pada implementasi di berbagai daerah bermasalah dan kurang maksimal.

Tata kelola dan transparansi

Badan Gizi Nasional dalam melaksanakan program makan bergizi gratis dalam proses tata kelola kelembagaan masi belum maksimal. Beberapa hal yang dinilai menjadi pertanyaan publik ialah Pelibatan militer, penunjukan mitra, penggunaan anggaran.

Dalam proses pengelolaan program makan bergizi gratis harus transparan. Keterlibatan militer menjadi tandatanya apakah suda sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Tugas militer dalam program makan bergizi gratis masi di pertanyakan apa saja tugasnya serta sampai dimana batasan tugasnya.

Penunjukan mitra pada rencana awal program makan bergizi gratis adalah melibatkan UMKM pada wilayah penerima manfaat. Pada realisasinya untuk bermitra dalam program makan bergizi gratis diperlukan modal sekitar 500 juta hingga 1 miliar cukup besar untuk UMKM di daerah. 

Penggunaan anggaran dalam proses realisasi program menjadi simpang siur. Penggunaan anggaran sebanyak 71 triliun rupiah harus di jelaskan secara terperinci mulai dari anggaran yang di gunakan militer yang terlibat apakah termasuk dalam 71 triliun tersebut, proses rekrutmen Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, belanja bahan baku hingga anggaran distribusi.

Keterbukaan informasi menjadi hal penting untuk memantau sejauh mana program berjalan serta siapa saja yang terlibat (mitra) dalam program makan bergizi gratis.

Evaluasi program

Makan bergizi gratis manfaatnya dapat dirasakan oleh penerima program dengan memenuhi kebutuhan gizi oleh penerima manfaat, selain dari pada itu serapan pangan yang di hasilkan oleh petani dalam negri dapat mendorong pertumbuhan industri pangan dalam negeri serta dapat menjaga stabilitas harga pangan.

Masalah regulasi, tata kelola dan transparansi dalam proses realisasi program makan bergizi gratis bukan merupakan hal yang sepele. Proses evaluasi harus di lakukan secara menyeluruh oleh pemerintah untuk memaksimalkan program makan bergizi gratis.

Program yang kami nilai sangat terburu-buru tanpa perencanaan yang matang mengakibatkan banyak celah untuk melakukan kesalahan yang seharusnya dapat di minimalisir yang berakibat berakibat pemborosan anggaran serta manfaat yang dihasilkan kurang maksimal.

Mengingat program makan bergizi gratis merupakan program yang cukup baik maka pemerintah harus mengkaji ulang pelaksanaan makan bergizi gratis. Lebih ekstrim lagi pemerintah harus menunda program yang telah berjalan sampai perencanaannya benar-benar matang.