 |
| Foto: ketua umum HMI MPO Cabang Jakarta Raya |
JAKARTA – Kebijakan pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% memicu gelombang protes keras dari masyarakat. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit, keputusan ini dianggap tidak hanya memberatkan, tetapi juga mengancam daya beli rakyat kecil yang sudah terhimpit oleh kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Raya menjadi salah satu pihak yang lantang menyuarakan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Raya, Jufri Rumaratu, menyampaikan bahwa aksi protes akan segera dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap penderitaan rakyat akibat kebijakan yang dinilai tidak peka terhadap situasi masyarakat.
"Kenaikan PPN ini jelas sangat merugikan masyarakat, terutama rakyat kecil yang sudah berjuang keras memenuhi kebutuhan hidup di tengah gejolak ekonomi. Pemerintah sama sekali belum memberikan rincian barang yang dikenakan pajak ini, dan itu menimbulkan ketidakpastian yang serius. Kami tidak akan diam melihat rakyat semakin tertekan oleh kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka," tegas Jufri dalam pernyataan resminya.
Menurut Jufri, kebijakan ini menunjukkan kurangnya empati pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang masih berjuang bangkit dari dampak pandemi dan tekanan ekonomi global.
"Seharusnya pemerintah memberikan solusi yang meringankan, bukan malah menambah beban rakyat. Ketidakjelasan kebijakan ini juga memperlihatkan lemahnya komunikasi pemerintah kepada masyarakat," tambahnya.
HMI bersama cabang-cabangnya di seluruh Jakarta menilai bahwa kenaikan PPN tidak hanya menjadi ancaman ekonomi, tetapi juga berpotensi menciptakan instabilitas sosial. Saat ini, daya beli masyarakat telah menurun drastis akibat inflasi dan kenaikan harga bahan pokok. Dengan kenaikan PPN, masyarakat harus menghadapi tambahan beban yang signifikan pada pengeluaran sehari-hari mereka.
HMI Jakarta Raya menyerukan aksi besar-besaran sebagai langkah nyata untuk menyikapi kebijakan ini. Jufri menegaskan bahwa aksi tersebut bukan hanya untuk menuntut pembatalan kenaikan PPN, tetapi juga untuk mendesak pemerintah agar lebih transparan dan berpihak kepada kepentingan rakyat kecil.
"Kami tidak akan berhenti sampai pemerintah mendengarkan suara rakyat. Kebijakan ini harus ditinjau ulang, dan pemerintah harus segera memberikan penjelasan yang jelas terkait barang apa saja yang dikenakan PPN. Jangan sampai rakyat terus menjadi korban dari kebijakan yang tidak berpihak pada mereka," tutup Jufri.
Aksi protes ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk bersatu dalam memperjuangkan hak - hak mereka. Pemerintah perlu menyadari bahwa kebijakan ekonomi yang tidak adil akan membawa konsekuensi besar terhadap stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kini, semua mata tertuju pada langkah selanjutnya dari pemerintah dalam menyikapi kritik dan keresahan yang meluas.
.png)
