 |
| Foto: Ketua Umum HMI MPO Cabang Jakarta Raya, M Jufri Rumaratu |
JAKARTA - Penangkapan 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) oleh Polda Metro Jaya, yang diduga terlibat dalam praktik pembiaran situs judi online, membuka tabir gelap di balik lembaga yang seharusnya menjaga etika digital di Indonesia. Kasus ini menimbulkan sejumlah pertanyaan serius: Apakah upaya penutupan situs judi online selama ini hanya sebatas formalitas, atau memang ada kepentingan tertentu yang membuat praktik ilegal tersebut tetap bertahan?
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta Raya M Jufri Rumaratu selaku ketua umum menilai, bahwa upaya pemberantasan judi online selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang konon diintensifkan oleh menteri sebelumnya, hanya pemanis belaka. Pandangan ini bukan tanpa alasan; penangkapan pegawai Kementerian Komdigi justru membuktikan lemahnya pengawasan internal terhadap praktik digital ilegal. Ironisnya, di balik penutupan ribuan situs, justru ada orang dalam yang terlibat membuka blokir bahkan membina situs-situs yang tersebut. Apakah ini mencerminkan komitmen serius kementerian, atau justru sekadar pencitraan di mata publik?
Sejak dilantik sebagai Menteri Koperasi pada 21 Oktober 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto, Budi Arie—mantan Menteri Komdigi—menyatakan ingin fokus pada sektor koperasi. Pernyataan ini dianggap sebagian pihak sebagai upaya melepaskan diri dari tanggung jawab atas kasus yang melibatkan anak buahnya di kementerian lama. Budi Arie mungkin merasa, dengan menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada polisi, ia bebas dari beban moral terkait skandal yang menggerogoti kredibilitas kementerian. Padahal, jika kebijakan yang ia terbitkan pada 2023 tentang pelarangan judi online diterapkan dengan ketat dan diawasi dengan baik, semestinya insiden memalukan ini bisa dihindari.
Keterlibatan pegawai Komdigi dalam pembiaran situs judi online juga menunjukkan kelemahan peraturan yang pernah diterbitkan oleh Budi Arie sendiri pada 2023. Peraturan ini, yang dirancang untuk mencegah akses ke situs-situs ilegal, ternyata tidak diimbangi dengan pengawasan dan penerapan yang kuat. Seolah-olah, peraturan hanya sekadar hitam di atas putih, tanpa dampak nyata dalam praktik. Terlebih, kasus ini memperlihatkan lemahnya sanksi internal bagi pelanggaran aturan di kementerian yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan etika digital.
Penangkapan 14 tersangka—11 di antaranya pegawai kementerian dan tiga warga sipil—hanyalah ujung dari gunung es. Masyarakat kini mempertanyakan, sejauh mana integritas para pejabat Komdigi dalam menjaga dunia digital dari praktik ilegal yang merusak moral bangsa. Dalam hal ini, kementerian di bawah Budi Arie semestinya bisa mengambil langkah yang lebih nyata dan tegas, bukan sekadar merilis peraturan atau melaksanakan razia sesekali.
Meskipun Budi Arie telah berpindah kementerian, masyarakat tetap berhak menuntut pertanggungjawabannya atas kasus ini. Sebagai mantan menteri, ia memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan aturan yang ia keluarkan dipatuhi, bukan malah diabaikan oleh bawahannya sendiri. Menghindar dari masalah dan menyerahkannya pada kepolisian tanpa evaluasi internal menunjukkan sikap yang lemah dalam menyelesaikan permasalahan ini secara menyeluruh.
"kami akan meminta secara langsung untuk budi arie ikut bertanggung jawab atas kepemimpinan dan kominfo dijamannya secara jelas telah memelihara judi online sampai saat ini" ketua umum HMI Cabang Jakarta Raya pada keterangaannya
Skandal judi online di tubuh Kementerian Komdigi menimbulkan luka bagi institusi negara dan mencerminkan betapa rapuhnya komitmen penegakan hukum di bidang digital. Jika kasus ini tidak ditindaklanjuti dengan transparan dan tegas, upaya pemberantasan judi online hanya akan menjadi omong kosong, dan kredibilitas pemerintah dalam menjaga etika digital akan kian diragukan. Masyarakat menanti apakah Kementerian Komdigi dan aparat penegak hukum mampu menyelesaikan kasus ini hingga ke akar-akarnya, atau malah membiarkannya berlalu seperti skandal-skandal lainnya.
Hal demikian, HMI MPO Cabang Jakarta Raya Akan Menggelar aksi sebagi bentuk meminta pertanghujawaban oleh Budi arie sebagai manan telah membina 1.000 situs judi online di kementerian yang ia pimpin sendiri hal itu HMI mpo cabang Jakarta raya mendesak dalam tunturan:
Satu, Mendesak Polda Metro Jaya Segara panggil dan periksa Budi arie atas dugaan sakandal pembinaan 1.000 situs judi online yang menjerat anak buahnya.
Dua, mendesak bapak Presiden prabowo untuk segera mencopo Budi arie dari jabatan menteri kabinet merah putih
.jpeg)
