 |
| Foto: Mustakim Rumasukun Ketua Wilayah Gerakan Pemuda Islam Provinsi Maluku |
AMBON - Kabupaten Seram Bagian Timur harus terus dibenahi dari sisi pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam tentu harus sejalan dengan penataan birokrasi yang baik dengan pedengkatan normatif berdasarkan skil dan keahlian sehingga terciptanya pelayanan birokrasi yang sehat agar sistem produksifitas berjalan efektifefektif untuk itu diharapkan agar calon kepala daerah juga bisa memahami persoalan ini
Melihat persoalan sumber daya alam dalam pengelolaan di kabupaten seram bagian timur dari aspek hukum dan regulasi hingga saat ini masih banyak sekali yang belum selesai dan tertata dengan baik mulai dari Kriminalisasi, izin Lingkungan , kerusakan lingkungan serta efektivitas sistem produksi yg masi menurun
Potensi sumber daya alam kita cukup melimpah Kalau kita manfaatkan engan baik, Untuk meminimalisir potensi SDA kita yang paling utama adalah mendorong stok umber daya manusia kita harus banyak, dan akses nasional sehingga arus perubahan terhadap pembangunan ekonomi itu terus berputar dan terkelola dengan baik.
Kita sudahi Pertengkaran-pertengkar politik nasional yang tidak berdampak kepada geostrategi ekonomi daerah saatnya mari pemuda, mahasiswa fokus pada isu-isu lokal yang wajib kitab dorong untuk kepentingan SBT
Kontribusi Perekonomian SBT sendiri terhadap Provinsi Maluku pada tahun 2023 menduduki posisi ke enam dengan nilai PDRB ADHB sebesar Rp 3.509,35 milyar atau sebesar 5,91 persen dari total PDRB ADHB Provinsi Maluku.
Hal ini menggambarkan bahwa SBT masih membutuhkan keberpihakan baik dari sisi kebijakan anggaran maupun ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memacu pembangunan sektor-sektor ekonomi.
Kontribusi kategori ini terhadap PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2023 atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 1.097,10 miliar atau sebesar 31,26 persen dari total PDRB SBT.
Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional menunjukan kategori Pertanian ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja di daerah ini, sebesar 20,91 ribu tenaga kerja bekerja pada sektor ini.
Sektor dominan selanjutnya adalah sektor pertambangan/penggalian, meskipun kontribusinya terus menurun namun rata-rata selama 5 tahun terakhir sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi terhadap perekonomian Seram Bagian Timur hingga 25,01 persen, mencapai seperempat dari total perekonomian daerah ini.
Hanya saja, lapangan usaha yang cukup dominan itu bukanlah sektor padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Dari total 57,31 ribu pekerja di daerah ini, terdapat kurang dari 1 persen tenaga kerja yang terlibat dalam aktivitas pertambangan/penggalian.
Hal ini menunjukan bahwa sektor lapangan usaha dengan kontribusi besar dan kekayaan alam yang menjadi primadona daerah ini hanya dinikmati oleh segelintir orang saja.Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh kemampuan masing-masing sektor dalam memacu pertumbuhannya.
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru, serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.
Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah di tuntut kreatif untuk mengembangkan berbagai aspek yang dapat dijadikan sektor unggulan daerah tersebut. Sektor swasta sangat berperan dalam keberhasilan pembangunan.
Diharapkan dengan adanya sektor swasta dapat memacu investasi sehingga pertumbuhan perekonomian dapat ditingkatkan yang nantinya akan memberikan multipliyer effect pada aspek-aspek sosial yang lain.
Suatu daerah memiliki berbagai pilihan kebijakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Namun, dengan sumber daya yang terbatas, kebijakan pembangunan harus diprioritaskan untuk mengatasi permasalahan yang paling menghambat peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah Daerah perlu membuat prioritas kebijakan agar pembangunan daerah dapat berjalan sesuai rencana.
Terkait dengan kebijakan anggaran, penentuan prioritas kebijakan tentang pengeluaran daerah merupakan hal yang penting.
Penentuan prioritas kebijakan tersebut dapat diwujudkan salah satunya dengan menentukan sektor-sektor prioritas atau sektor unggulan yang perlu dikembangkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
Baik sektor yang paling unggul dan berpengaruh terhadap kenaikan output sektor lainnya, sektor yang paling berpengaruh dalam peningkatan pendapatan (income) bagi sektor lainnya maupun sektor yang paling berpengaruh dalam peningkatan kesempatan kerja (employment) bagi sektor – sektor lain.
#GPIMaluku
#EkspolrasiSumberDayaAlam
#GenerasiEmasSBT
#MenujuPerubahanSBT
