 |
| Foto; Forum komunikasi mahasiswa kecamatan watopute (FKMW MUNA-SULTRA) dan masyarakat bertandang di kantor Desa Bangkali mendesak kepala desa mundur |
REAKSIPUBLIK.COM - Jum'at 19 Juli 2024 Forum komunikasi mahasiswa kecamatan watopute (FKMW MUNA-SULTRA) dan masyarakat bertandang di kantor Desa Bangkali mendesak kepala desa mundur dari jabatannya pasalnya tidak ada transparansi pengelolaan proyek air bersih karena adanya kongkalingkong sepihak yang di lakukan oleh kepala desa dan jajarannya,menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang di lakukan oknum mengatas namakan pemerintah desa bangkali yang merugikan dan meresahkan masyarakat desa bangkali.
Awalul Ramadhan selaku jendral lapangan mempertanyakan terkait berita acara yang katanya sudah di laksanakan oleh pemerintah desa, BPD dan masyarakat desa bangkali namun yang terjadi di lapangan tidak sesuai yang di harapkan tidak ada bukti kongrit dalam berita acara tersebut sebagai landasan kesepakatan musyawarah mufakat persoalan pembayaran perbulan oleh masyarakat yang kami duga dengan waktu yang lama dalam pembuktiannya ternyata adanya permainan dalam instansi pemerintahan desa yang kami duga dalam berita acara tersebut baru di buat dan di tanda tangani,bukan dari masyarakat namun pemerintahan desa. Bebernya"
Awalul Ramadhan, menambahkan bahwasanya ada permainan dalam instansi pemerintahan desa bisa dikatakan pungutaan liar yang arahnya tidak tau di bawa dimana Tuturnya dalam KUHP, pelaku pungli di jerat dalam pasal 368 ayat 1 Tentang Pungutan liar tersebut. Ujarnya"
Lebih lanjut ia menegaskan ini aksi penting karena terkait budaya, adat istiadat yang menjadi falsafah mieno wuna "hansuru-hansuru badha sumanomo kono hansuru liwu, hansuru-hansuru liwu sumanomo kono hansuru adhati, hansuru-hansuru adhani sumanomo notangka agama", Namun yang terjadi adanya dugaan provokator kepala desa kepada tokoh adat desa bangkali untuk Tidak hadir dalam acara pernikahan salah satu masyarakat desa bangkali di pulau katela, memaki warganya dengan kalimat yang kasar ini telah mencederai tugas dan wewenang kepala desa, Dan yang lebih fundamental terkait pembelian lahan lapangan yang di duga utang-piutang dan akan di kembalikan Ketika pencairan anggaran dana desa yang kami anggap sebagai tokoh masyarakat yang mengayomi dan melindungi masyarakat desa bangkali namun yang terjadi, malah sebaliknya tidak sesuai dengan harapan dan ini di katakan tidak layak sebagai tokoh masyarakat dan kami menuntut keras kepala desa untuk mundur dari jabatannya sebagai kepala desa bangkali karena tidak layak dalam menahkodai pemerintahan desa.Pungkasnya"
"Kami akan mengawal tuntas dengan bukti dan kajian hukum terkait keganjalan yang terjadi dalam aksi demontrasi hari ini". Sebagai bentuk keseriusan kami akan segera melaporkan ke aparat penegak hukum. Tutupnya"
