 |
| Foto: Aliansi Tarik Mandat meggelar aksi di kementerian dalam negeri |
JAKARTA - 08 Juli 2024 Aliansi Tarik Mandat meggelar aksi di kementerian dalam negeri untuk mendesak Meminta Mendagri Meninjau kembali dan membatalkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1110 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Buru.
Pada aksinya senin siang ini, kepada wartawan arnold menjelaskan bahwa Pj. Bupati buru Syarif Hidayat tidak melalui mekanisme yang tepat dalam keputusannya menjadi Pj. Bupati Buru
"Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian harus memilih salah satu dari nama-nama yang diusulkan daerah menjadi Penjabat Bupati Kabupaten Buru" Pungkasnya
Seperti yang diketahui bahwa nama Syarif Hidayat masuk dalam bursa calon penjabat bupati Kabupaten Seram Bagian Timur yang dipilih oleh DPRD setempat. Namun namanya berada di posisi ke empat dengan mengantongi 4 suara dewan.
Arnold mengaku hal tersebut sangat tidak demokratis dan transparan, Sebab Syarif Hidayat tidak diusulkan oleh 25 Anggota DPRD Kab. Buru, menurutnya hal tersebut Mencederai Demokrasi, dan secara tiba-tiba dirinya (Syarif Hidayat) ditetapkan di Kabupaten Buru, Sebagai Pejabat Bupati.
"Seharusnya pemerintah pusat atau Mendagri mengerti dan paham, apa yang masyarakat inginkan dan juga melihat apa yang menjadi kebutuhan daerah" . Lanjut dari pernyataannya
Arnold pun mengaku sebelumnya sudah berencana melakukan aksi pada pra pelantikan pejabat buru untuk menolak pelantikan tersebut, namun dirinya dihubungi oleh beberapa Oknum untuk menghentikan gerakanya tersebut, dalam percakapan itu ia diminta untuk menghentikan Gerakannya karena Pj. Syarif Hidayat sudah "dijahit" untuk kepentingan Calon tertentu di pilkada 2024, Tentu ini adalah kejahatan Demokrasi.
"Insya Allah kami aliansi tarik mandat selepas ini segera melakukan konsolidasi dan kembali menyampaikan keresahan tersebut di mendagri pada jum’at nanti dengan masa yang lebih besar." pada saat wawancara aksi di depan kementrian dalam negeri
