 |
| Foto: Aksi HIMA Sultra - Jakarta, gelar aksi di depan kemendagri pada rabu, 10/01/2024 |
JAKARTA - Massa mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Sulawesi Tenggara (HIMA SULTRA) Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jalan Medan Merdeka Utara. Rabu, (10/01/2024).
Aksi protes ini dilakukan karena Pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Komjen. Pol (Purn) Andap Budi Revianto dinilai kurang begitu fokus dalam melakukan pembenahan dan penetaan terhadap daerah yang dipimpinnya pasca diangkat.
Ketua Umum HIMA SULTRA Eghy Seftiawan secara tegas mengatakan bahwa Pj. Gubernur mantan polisi itu terkesan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang pejabat. bahkan cenderung tak bisa bekerja.
“Pj. Gubernur tidak becus dalam menjalankan roda pemerintahan Sultra,” Tegasnya saat dimintai keterangan.
Pria yang akrab disapa Eghy ini mempertegas bahwa Sultra saat ini dalam kondisi yang tidak sedang baik-baik. Hal ini dikarenakan dampak inflasi yang menimpa provinsi dengan sebutan Bumi Anoa itu. Menurutnya, harusnya bila Pj. Gubernur memiliki niat baik untuk memperbaiki daerah, maka perkara inflasi yang menimpa daerahnya itu sudah teratasi.
“Inflasi menimpa Sultra, pejabatnya malah justru sibuk pencitraan dan otak atik posisi. Ini mengindikasikan ia tidak memiliki niat dalam menjabat sebagai pejabat di daerah kami. Sebabnya kami datang di hadapan Kemendag untuk meminta yang memiliki kewenangan segera menggantikan pejabat Gubernur demi keselamatan masyarakat, ekonomi, SDA dan kemajuan daerah,” Lanjut Eghy dibarengi sorakan sepakat dari masa aksi.
Menurut Eghy yang juga kordinator dalam memimpin aksi ini, Andap Budi Revianto tidak hanya saja fokus dalam menata posisi birokrasi, melainkan pula terindikasi bermain politik dan tidak netral dalam menyongsong Pilpres mendatang. Dia menilai bahwa jabatan ini bukan untuk menyelamatkan dan membantu pemerintah pusat dalam mengangkat SDA yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat, tapi justru untuk manuver politik Pilpres.
“Ada dugaan bahwa pejabat ini ditugaskan bukan untuk memperbaiki sistem dan mengangkat SDA kami untuk sepenuhnya kesejahteraan masyarakat melainkan untuk manuver politik praktis Pilpres mendatang. Kami mencium bau itu, bahwa ini tidak baik untuk kesuburan dan kemajuan daerah kami. Olehnya, kami minta untuk segera dicopot dan digantikan dengan yang betul-betul memiliki niat baik dalam menjalankan misi negara untuk mensejahterakan masyarakat,” Tegasnya.
Ketua Umum HIMA SULTRA itu kemudian mempertegas bahwa Gerakan ini adalah awal dari upaya mereka dalam menyikapi persoalan ini. Katanya, bila aksi mereka ini tidak ditindaklanjuti maka pihaknya akan selalu datang dengan jumlah masa yang besar untuk mempertegas persoalan ini sampai mendapat atensi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
