 |
| Gambar: Aksi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Raya di depan kementerian Investasi/BKPM |
Jakarta - Isu pembangunan PSN kawasan Eco City di pulau Rempang terus menjadi pembicaraan publik hari ini. Berbagai upaya penolakan dari masyarakat setempat dan langkah pemerintah untuk mencari solusi tengah masih menemui jalan buntu. Tentunya apabila kegaduhan terkait pulau rempang tidak disudahi maka akan mengganggu stabilitas keamanan menjelang pemilu 2024.
Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI Jakarta Raya, Ikbal Mahu menyampaikan bahwa berdasarkan temuan baru dari OMBUDSMAN, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia gagal dan tidak becus dalam membangun PSN Rempang Eco City yang semrawut tanpa kepastian hukum dan sengsarakan Rakyat.
Ikbal juga menilai bahwa Pemerintah belum sosialisasi masif dan memberi informasi menyeluruh soal apa yang direncanakan. Di sisi lain, warga belum mendapat kepastian. Kompensasi-kompensasi yang ditawarkan pemerintah hanya sebatas janji belaka.
Kemudian ditambah dengan temuan Ombudsman yang membuktikan ketidakbecusan Bahlil Lahadalia dalam menjalankan arahan yang diberikan Presiden Joko Widodo yaitu:
“Pertama, Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat.
"Badan pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa, mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu," ucap Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro .
Pasalnya, Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan untuk lahan APL telah terbit dari Menteri ATR/KBPN tertanggal 31 Maret 2023 dan akan berakhir pada 30 September 2023.
Kedua, Warga menilai belum ada kepastian, baru janji-janji. Memang secara objektif kita tahu bahwa tempat-tempat untuk memindahkan mereka juga belum siap, ditambah dengan tidak adanya jaminan warga dapat bekerja sesuai dengan pekerjaan lamanya yakni sebagai nelayan" ungkap Johanes.
Ketiga, belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran, pemberian kompensasi dan program yang dijanjikan secara keseluruhan dari BP Batam. Dalam hal ini, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak.
Keempat, seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Pemerintah Kota Batam. Johanes mengatakan hal ini secara langsung dinyatakan oleh Lembaga Adat Melayu yang mewakili komunitas kampung tua.
"Mereka sejatinya menghendaki segera ada penetapan batas-batas kampung tua itu yang pernah dimulai tahun 2004 dengan berbagai kebijakan pemerintah kota saat itu tapi tidak tuntas," ungkap dia lebih lanjut.
Kelima, warga Pulau Rempang khususnya di sembulang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pasokan bahan makanan dari distributor.
HMI Jakarta Raya menuntut Pemkot Batam terlibat aktif memulihkan stabilitas perekonomian dengan menjamin adanya pasokan pangan ke warung-warung milik warga. Kejadian 7 september berpengaruh pada suplai sehingga kebutuhan barang pokok warga pun menipis.
“Pak Jokowi masih ada waktu hingga Oktober 2024 untuk merealisasikan PSN di Pulau Rempang itu kok, kenapa harus dipaksakan sebelum Pemilu? Rakyat rindu sosok Jokowi yang peduli dengan jeritan rakyat kelas bawah," ujarnya dalam konferensi pers di HMI Jakarta Raya, pada Kamis, 28 September 2023.
Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi yang berasal dari aktivis HMI seharusnya lebih peka dan sensitif terhadap jeritan rakyat kecil, bukannya menelantarkan tanpa memberikan kepastian akan hak-hak dan jaminan kesejahteraan warga rempang. Untuk itu HMI Jakarta Raya menilai Bahlil Lahadalia telah gagal melakukan pendekatan yang humanis kepada warga rempang, oleh karena itu HMI Jakarta Raya menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencopot Bahlil Lahadalia sebagai Kepala BKPM " ucapnya
