 |
| Foto: Unjuk Rasa Aliansi pemuda yang tergabung dari Forum Komunikasi Pemerhati Daerah Sulawesi Tenggara (FKPD Sultra) di KPK RI pada Senin, 7/08/2023 |
Jakarta - Puluhan Mahasiswa dan pemuda yang tergabung dari Forum Komunikasi Pemerhati Daerah Sulawesi Tenggara (FKPD Sultra) melakukan aksi Unjuk rasa di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada, Senin 7/08/23
Koordinator aksi Ahmat Sirajudin mengatakan Indonesia merupakan pemain utama Nikel dunia dengan cadangan nikel mencapai 21 juta metrik ton. Potensi terbesar cadangan nikel Indonesia itu ada di Sulawesi Tenggara dengan luas mencapai 198.624,66 ha.
"Namun sayang, kaya akan sumber daya alam tetapi menderita di negeri sendiri adalah momok yang sangat memalukan khususnya terjadi di masyarakat Sulawesi Tenggara," ujarnya
Selain itu ahmat menuturkan, Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi tantangan serius di Sulawesi tenggara, terakhir Jumlah penduduk miskin Sulawesi Tenggara pada Maret 2023 masih tinggi sebesar 321,53 ribu orang, naik menjadi 6,79 ribu orang terhadap September 2022 dan naik 11,74 ribu orang terhadap Maret 2022. Sementara tingkat pengangguran terbuka Sulawesi Tenggara pada Februari 2023 sebanyak 3,66 persen.
"Salah satu penyebab kemiskinan dan pengangguran di Sulawesi Tenggara tersebut akibat perbuatan Korupsi di sektor Sumber Daya Alam (SDA) terutama pada sektor pertambangan nikel Sulawesi Tenggara yang cenderung menguntungkan segelintir orang dan memiskinkan rakyat terkhusus di Sulawesi Tenggara." Pungkasnya
Sejauh ini Lanjutnya, terungkap sebuah kasus korupsi sektor SDA di Sulawesi Tenggara yang ditafsirkan kerugian negara mencapai 5,7 Triliun rupiah dalam hal ini ialah perkara dokumen terbang penjualan ore nikel, Blok Mandiodo, Konawe Utara yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
"Dalam perkembangannya, kasus ini telah menyeret sejumlah pejabat penting dan strategis di negara ini termasuk pejabat di tubuh pemerintahan, perusahaan BUMN, maupun Swasta." Tuturnya
Iya juga menuturkan, ada beberapa nama dan perusahan yang tercatat secara resmi terlibat dan ditetapkan tersangka oleh Kejati Sultra ialah HA, selaku General Manager PT Antam Konawe Utara, GL selaku Pelaksana Lapangan PT Lawu Agung Mining, Direktur PT Lawu Agung Mining inisal OS, Owner atau Pemilik PT Lawu Agung Mining inisial WAS, Direktur PT Kabaena Kromit Prathama (KKP) inisial AA. Selanjutnya Disusul oleh SM, selaku Kepala Geologi Kementerian ESDM dan EVT, selaku evaluator RKAB di Kementerian ESDM.
Menariknya kata ahmat, dalam kasus ini pemerintah daerah Sulawesi Tenggara terkesan cuci tangan alias terkesan tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi pertambangan nikel Blok mandiodo meskipun fakta menunjukan perkara ini bermula dari adanya Kerja Sama Operasional (KSO) antara PT Antam dengan PT Lawu Agung Mining serta Perusahaan Daerah Sulawesi Tenggara atau Perusahaan Daerah Konawe Utara.
Kendati, ahmad mengilustrasikan manusia kebal hukum yang hanya ada di Sulawesi Tenggara akibat kurang tegas dan jujurnya penegakan hukum, khususnya kejaksaan Tinggi Sulawesi dalam memberantas mafia pertambangan di Sulawesi Tenggara.
"Menjadi mustahil kemudian perkara perbuatan pidana korupsi penjualan ore nikel yang melibatkan 38 perusahaan swasta, BUMN dan pejabat di kementerian ESDM, yang berlangsung secara bertahun-tahun di Blok Mandiodo dengan menggunakan dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya siluman (dokumen terbang) lepas dari pengawasan dan pemantauan pemerintah terutama Gubernur Sulawesi Tenggara selaku penanggungjawab penuh perangkat pemerintahan di daerah." Pungkas dia
Lanjut ahmad mengungkap, bahwa ada 38 perusahaan yang menggarap konsesi milik PT Antam tersebut diantaranya belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) serta tanpa membayar dana reklamasi dan pasca tambang di lahan PT Antam di wilayah Mandiodo, Lalindu dan Lasolo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
"Sungguh merupakan suatu keanehan dan kejanggalan jika kemudian direktur perusahaan daerah dan Gubernur Sulawesi Tenggara tak dilibatkan oleh penegak hukum dalam kasus Mega korupsi ini." tegasnya
Oleh karna itu, Forum Komunikasi Pemerhati Daerah Sulawesi Tenggara (FKPD Sultra) menyatakan Sikap sebagai berikut:
1. Menyatakan mosi tidak percaya kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (KEJATI SULTRA) kerana terkesan tidak transparan, lambat, dan pilih kasih dalam menangani perkara korupsi pertambangan penjualan ore nikel di Sulawesi Tenggara yang merugikan negara sebesar Rp5,7 triliun rupiah.
2. Mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk segera memeriksa dan menetapkan tersangka terhadap Gubernur Sulawesi Tenggara dan Direktur Perusda Sulawesi Tenggara yang diduga kuat terlibat dalam perkara korupsi penjualan ore nikel PT Antam Blok Mandiodo, Konawe Utara (Konut). Sebab selain dugaan korupsi berjamaah skala besar, juga terdapat dugaan praktek suap dan gratifikasi (Meeting of Minds) yang disinyalir melibatkan Gubernur Sulawesi Tenggara.
3. Kepada seluruh penegak hukum agar tidak mengabaikan atau menganggap remeh segala bentuk kejahatan korupsi terutama disektor Sumber Daya Alam mengingat dampak kerugian negara yang luar biasa dan memiskinkan rakyat terjadi akibat praktek suap, penyalahgunaan kewenangan dan jabatan hingga praktek ilegal disektor urusan Sumber daya alam termasuk praktek pertambangan ilegal. Kesemuanya harus diberantas demi keadilan dan kemaslahatan bersama tak terkecuali di Sulawesi Tenggara itu sendiri.
