 |
| Foto: Muhammad Syahrul, sebagai penasehat Forum mahasiwa Utian-5, |
Ambon - Beberapa hari yang lalu seorang oknum Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) melakukan tindakan tidak terpuji dan menjatukan harkat dan martabat dengan mengeluarkan kalimat kotor (Makian) kepada Salasatu Kabag Umum dan Bagian Keuangan DPRD SBT.
Oknum anggota DPRD SBT yakni saudara Acmad Voth, S.Sos ( Jenderal Bravo) Selaku Wakil Ketua ll sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra DPRD SBT.
Di ketahui, Tindakan atau etika yang yang di percontohkan oleh Wakil Ketua II DPRD SBT sudah menjadi Penilaian bublik di seantero SBT. Bahwa, nawa cita Lembaga Wakil Rakyat Di SBT Suda tidak lagi di percaya untuk melahirkan pejabat-pejabat yang cerdas dan tentu berani berjuang demi kepentingan Rakyat. Sebab, etika atau moral yang di percontohkan oleh wakil ketua II DPRD SBT Ahmad Voth tentu menjadi catatan buruk untuk publik percaya bahwa kerja anggota DPRD hanya sebatas Caci maki.
Etika dan moralitas yang di pertunjukan oleh Wakil Ketua II DPRD SBT Ahmad Voth, S. Sos ( Jenderal Bravo ) Tentu tidak menjukan isi kepala seorang Pejabat yang bermutuh melaikan menjukan sifat seperti preman di tanah abang ( Jakarta )
Muhammad Syahrul penasehat Forum mahasiwa Utian-5, mengungkapkan Wakil Ketua II DPRD SBT Ecel Voth, S.Sos( Jenderal Bravo) harusnya malu saat ini dengan cacian yang beberapa hari yang lalu menjadi perhatian publik di SBT. Tentu karena kedudukan etika dan moral seorang pejabat publik itu yang sebetulnya jadi tuntunan masyarakat.
"jangan terlalu memikirkan elektabilitas sehingga apapun yang mau di lakukan atau mau di sampaikan tidak memikrikan rasa dan perasaan orang lain. kendati demikian, jika tertanam dalam jiwa seorang pejabat publik maka yang lahir adalah arogan dan kedunguan di isi kepalanya pejabat" ujar Muhammad Syahrul kepada media senin 17/07/2023
Muhammad syahrul mengungkapkan Perilaku yang tidak terpuji( Makian) yang di lakukan oleh Wakil Ketua II DPRD SBT Ahmad Voth, S.sos Tentu Suda di laporkan di pihak yang berwajib( Polres Seram Bagian Timur ) biarkan hukum yang mengadili, dan tentu dosa sosial tidak pernah bisa di adili.
"Jika waktu beberapa hari kedepan Polres Seram Bagian Timur Lambat dalam menengani masalah ini, tentu saya akang turung dengan masa Di polda maluku" Tegasnya
