 |
| Foto: Ratusan aksi masa Mahasiswa Sultra Boikot Kantor PT. Antam, senin 5/6/2023 |
Jakarta – Mahasiswa yang tergabung dalam konsorsium LP2D Sultra kembali menggelar unjuk rasa di Kantor Pusat PT. Antam Tbk. Senin/05/06/2023. Dalam aksi tersebut mahasiswa kembali mempertanyakan persoalan yang terjadi di wilayah penambangan PT. Antam Tbk tersebut Perihal aktivitas Penambangan diwilayah Eks 11 IUP di Blok Mandiodo Konawe utara.
Diketahui berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) No. 225 K/TUN/2014, Putusan MA 21P/HUM/2018, Putusan MA No. 69/G/2018/PTUN-Jakarta, Putusan MA No. 448 K/TUN/2019 terkait pembatalan 11 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sedang bersengketa dengan PT. Antam Tbk di Block Mandiodo, Konawe Utara Sulawesi Tenggara. Perusahaan Plat merah ini menjadi satu-satunya perusahaan yang menguasai blok pertambangan tersebut dengan luas konsesi IUP 16.920 Ha berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan nomor : 158 Tahun 2010.
Arin Fahrul Sanjaya Penanggungjawab aksi mengungkapkan bahwa sudah 55 Tahun berjalan PT. Antam Tbk mengeruk sumber daya alam di Sulawesi tenggara tapi belum mampu membawa kebermanfaatan secara integral.
“Apa yang sudah diberikan PT. Antam Tbk terhadap Masyarakat Sultra? Tanya Arin Fahrul,
Investasi yang diharapkan oleh pemerintah seyogyanya untuk kesejahteraan masyarakat wilayah pertambangan tapi justru yang terjadi malah sebaliknya, ancaman bencana yang dihantui masyarakat, sedangkan para investor hanya akan menjadi penonton dikala bencana datang, Perebutan lahan penambangan yang dilakukan para penambang hanya akan meninggalkan lubang galian yang begitu dalam dan akan diwariskan oleh masyarakat setempat” ujar Arin Fahrul Sanjaya kepada media Senin 5/6/2023
“Pemerintah pusat maupun daerah menutup mata akan hal ini, tapi kami tidak akan diam dengan menyaksikan daerah kami menanti bencana.
Kewajiban Perusahaan dalam bentuk CSR yang diharapkan mampu untuk mengendalikan bencana tapi gak ada sama sekali kebermanfaatannya bagi masyarakat Sultra. PT. Antam Tbk tidak memberikan asas manfaat terhadap masyarakat Sulawesi Tenggara. Yang menjadi tuntutan kami hari ini adalah meminta PT. Antam untuk memberikan asas manfaat untuk pembangunan sumber daya manusia serta mencopot Dirut PT. Antam wilayah Konawe Utara dan Dirut PT. Antam Kolaka” tegas Arin Fahrul saat diwawancarai awak media ini
Lebih lanjut pria yang akrab disapa Arin Sanjaya itu mengungkapkan bahwa langkah yang diambil oleh PT. Antam pada prinsipnya adalah sebuah kelalaian, bahwa selain tidak menepati janji membangun smelter, perusahaan ini juga diketahui telah bekerja sama dengan smelter milik china
“Jangankan menepati komitmennya untuk membangun smelter, perusahaan ini malah menjalin kerjasama dengan Industri Smelter Milik China di Kabupaten Konawe berdasarkan kontrak penjualan ore Nikel PT. Antam tbk dengan PT. Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI) sebesar 16 Juta Ton/Tahun yang terbagi dalam 2 IUP Konsesinya. Pertama di IUP No. 15 TAHUN 2010 Blok Tapunopaka sebesar 8 Juta Ton/Tahun. Kedua, di IUP No. 158 Tahun 2010 blok Mandiodo sebesar 8 Juta Ton/tahun, jadi pada prinsipnya praktek ini justru tidak memberikan nilai tambah terhadap pendapatan negara. Tegasnya
“Olehnya itu kami tegaskan bahwa gerakan ini tidak akan pernah berhenti sampai PT. Antam sudah benar-benar membawa kebermanfaatan secara integral bagi masyarakat Sulawesi Tenggara,” tutup Arin Fahrul
