 |
| Foto: irjal Ridwan ketua umum Jaringan komunikasi mahasiswa Sultra-jakarta (JKMS-JAKARTA) |
JAKARTA - Mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Konsorsium mahasiswa Sultra bersatu (KMSB) kembali menyoroti kinerja Kapolda Sultra dan Kapolres Konawe Utara.
Pasal nya persoalan ilegal mining di Sulawesi tenggara tak henti-henti nya di soroti dari berbagai lembaga masyarakat maupun lembaga kepemudaan.
Irjal ridwan mewakili teman-teman Mahasiswa yang tergabung dalam KMSB mengungkap kan bahwa di Sulawesi tenggara sudah berapa tahun selalu nya di soroti persoalan ilegal mining atau aktivitas pertambangan ilegal di beberapa wilayah kabupaten di Sulawesi tenggara khusus nya di kabupaten Konawe Utara (konut)
Salah satu daerah pertambangan di Sulawesi tenggara yang hari ini di kenal publik adalah kabupaten Konawe Utara, yang kami nilai banyak aktivitas pertambangan ilegal yang masih saja berlangsung.
Padahal sudah banyak laporan tentang pertambangan ilegal baik laporan di wilayah hukum polres Konawe Utara maupun laporan di Polda sultra akan tetapi tidak satupun laporan tersebut di tanggapi kedua institusi kepolisian ( Kapolda Sultra dan Kapolres Konawe Utara )
Lanjut irjal Ridwan ketua umum Jaringan komunikasi mahasiswa Sultra-jakarta (JKMS-JAKARTA) menambahkan bahwa bukan persoalan ilegal mining saja yang sudah di laporkan di Polda sultra, akan tetapi banyak persoalan hukum yang sudah di laporkan di Polda sultra baik kasus ilegal logging, pencabulan anak di bawah umur, penghinaan suku, pelecehan anak di bawah umur, Bisnis BBM ilegal untuk tambang ilegal, itu semua terjadi di wilayah hukum Polda sultra.
Dan kami juga menduga Kapolres Konawe Utara memback-up Aktivitas pertambangan di Konawe Utara khususnya di blok Marombo dan mandiodo karna kenapa wilaya tersebut banyak aktivitas pertambangan ilegal yang hari ini masih saja berlangsung.
Sudah sepatutnya kami menduga Kapolres Konawe Utara hari ini ikut terlibat dalam pusaran ilegal mining karna sampai skarang ilegal mining di Konawe Utara masih banyak yang di soroti berbagai lembaga daerah.
Berapa tahun ilegal mining di daerah Sulawesi tenggara khusus Konawe Utara berlangsung baik kasus jual beli dokumen pertambangan tanpa IPPKH,melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan lindung, penjualan Ore Nikel Ilegal.
Dalam dekat ini kami akan kembali melakukan aksi demontrasi besar-besaran dan juga pelaporan resmi di markas besar kepolisian Republik Indonesia (Mabes polri) dan juga di kementerian Perhubungan RI
Kenapa kami menyoroti kementerian Perhubungan RI, karna salah satu instansi yang hari ini mempunya wewenang mengeluarkan Surat izin berlayar (SIB) Yaitu kepala kantor Unit penyelenggara (KUPP) pelabuhan kelas III Molawe Konawe Utara kami duga ikut terlibat dan ikut serta Penerbitan surat izin berlayar (SIB) dalam kasus korupsi pertambangan di blok Marombo dan mandiodo sehingga terjadinya tindak pidana pertambangan di sektor pertambangan dan juga lancarnya penjualan ore nikel Ilegal di Konawe Utara.
