Jakarta - Relawan Muda Indonesia untuk Demokrasi (RMID) merespons gugurnya beberapa prajurit TNI yang diserang Kelompok Teroris Separatis Papua (KTSP) beberapa waktu lalu. Dalam sorotan RMID, situasi dan perkembangan yang terjadi di Papua, telah memperlihatkan pergerakan kelompok separatis semakin intens melakukan penyerangan.
Menurut Presidium RMID, Muhammad Jufri, sudah sepatutnya pemerintah mengambil langkah cepat dan tepat dalam menumpas dan memberantas kelompok separatis bersenjata di Papua, karena aksi penyerangan yang dilakukan kelompok itu sudah sangat meresahkan dan menghawatirkan masyarakat.
“Jika pembiaran terus dilakukan, bukan tidak mungkin masyarakat Papua akan semakin bersikap apatis terhadap Pemerintah Pusat dan kelompok separatis semakin leluasa menggiring masyarakat untuk mendukung cita-cita perjuangan kelompok OPM tersebut," kata Jufri dalam rilisnya diterima media, Kamis (20/4/2023).
Sebab, lanjut Jufri, persoalan Papua bukan hanya persoalan pembangunan infrastruktur dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi, melainkan persoalan kedaulatan suatu bangsa,” sambungnya.
Menurut dia pemerintah harus tegas, semua pihak harus menyampingkan ego sektoral terkait pelabelan nama teroris dan pelaku kriminal terhadap kelompok separatis.
Jufri melihat, KKB sangat jelas ingin memisahkan diri dari NKRI dan mereka terus melancarkan propaganda internasionalnya kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) agar PBB menekan dan menjatuhkan sanksi tegas kepada Indonesia terkait persoalan Hak Asasi Manusia (HAM).
Padahal, kata Jufri, yang mereka (KKB) lakukan agar pemerintah Indonesia mengalami ambiguitas dalam penanganan kelompok separatis, karena menyangkut isu HAM.
“Bahwa situasi dan kondisi Papua juga merupakan persoalan kedaulatan, dan pemerintah sudah seharusnya memberikan domain yang besar kepada aparat TNI untuk berperan penting dalam menangani ancaman kedaulatan negara," imbuhnya.
"Sebab, sudah sangat jelas dan terang benderang jika mereka adalah kelompok separatis yang mengancam kedaulatan, karena mereka memiliki persenjataan, struktur, simbol/bendera, uniform, dengan konsep perjuangan ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” terangnya.
Lebih lanjut, Aktivis Jakarta itu berharap Pemerintah Pusat tidak perlu takut dengan isu HAM, karena ini mengenai teritoris Indonesia dan tidak boleh ada campur tangan pihak luar terhadap urusan politik dalam negeri.
“Mau sampai kapan lagi korban berjatuhan baik dari aparat keamanan maupun warga sipil jika pemerintah tidak meresponnya dengan cepat, apalagi berkaitan dengan isu Papua Merdeka,” katanya.
Menurut dia, pemerintah jangan beriskap dingin dan berjalan normatif. Harus ada tindakan nyata guna mencegah terjadinya korban berjatuhan.
“Bahwa pemerintah saat ini masih mengaggap teror yang dilakukan oleh OPM merupakan pelanggaran biasa atau tindakan kriminal biasa," katanya.
"Status yang disandang oleh mereka saat ini dianggap sebagai kelompok kriminial bukan separatis. Hal ini sangat berpengaruh kepada cara kerja lembaga keamanan dalam menyelesaikan permasalahan di sana,” sambung Jufri.
Menurut dia, TNI merupakan institusi yang paling ideal sebagai ujung tombak dalam upaya penumpasan kelompok separatis KKB dengan memberikan tugas operasi militer disertai fasilitas dan operasional penuh untuk menumpas OPM sampai ke akar-akarnya.
Terakhir dia meminta kepada presiden agar segera menyikapi dengan tegas terkait dengan kasus tersebut dan meningkatkan status gerakan tersebut bukan hanya kelompok kriminal biasa tetapi menjadi kelompok separatis bersenjata yang perlu ditumpas demi utuhnya negara kesuatan Republik Indoensia.
Ia juga meberikan dukungan kepada DPR RI agar mendorong Jokowi menerbitkan peraturan tentang keterlibatan TNI dalam menghadapi OPM sehingga penanganan keamanan lebih jelas.
Sementara itu, RMID menilai bahwa kepolisian sebagai Institusi yang diberikan kewenangan melaksanakan tugas, masih sebatas pengamanan—belum pada tindakan menangkap pimpinan atau aktor intelektual dan jaringan pemasok senjata kepada teroris Papua Merdeka serta belum memberikan pengaruh secara signifikan dalam penumpasan KKB saat ini.
“Kemudian biaya pengamanan untuk operasi ke Papua cukup besar menyerap anggaran APBN. Di sisi lain OPM terus melancarkan penyerangan kepemukiman sipil, banyak korban yang gugur karena tidak berjalanannya operasi penumpasan secara serius, sehingga pemerintah harus tegas dalam mengambil tindakan serius terhadap keberadaan kelompok bersenjata ini,” pintanya.
Pun RMID menilai bahwa hal itu harus menjadi kewaspadaan kita sebagai bangsa Indonesia dan menajdi cermin kita dalam wajah internasional, bagaimana cara pemerintah dalam meneyelesaikan permasalahan ini. Sebab, kasus penembakan kelompok separatis bersenjata yang menewaskan seorang anggota TNI beberapa waktu lalu saat ini sudah menjadi pusat perhatian di level nasional dan internasional.
