 |
| Foto: Aksi dari Jaringan Aksi Mahasiswa Indonesia (JAM Indonesia) |
Jakarta - Puluhan mahasiswa yang mengatas namakan dirinya dari Jaringan Aksi Mahasiswa Indonesia (JAM Indonesia) gelar aksi di depan kantor pusat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) Pada Kamis 23/02/2023
Koordinator aksi, Jundil waemisi saat berorasi di depan KPK RI iya mendesak KPK segera memanggil memeriksa PJ Bupati Buru, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru dan Kepala BPPKAD Kab. buru terkait penggunaan dana DAK tahun 2021.
Kemudian, pihaknya juga mendesak KPK segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Keuangan Daerah terkait anggaran TPP ASN 2022 yang diduga belum trealisasi. Hal itu ia dan pengurusnya mempertanyakan anggaran TPP ASN dari tahun 2022 tersebut.
“Anggaran tambahan penghasilan pegawai ( TPP) aparatur sipil negara ( ASN ) senilai 16 Miliyar itu sebenarnya sudah di tetapkan di Paripurna pada tahun 2022 yang lalu, dan diikuti sertakan dalam keputusan bupati no 23 tahun 2022 namun informasi yang beredar di masyarakat diduga anggara tersebut di gunakan untuk kegiatan popmal di ambon tanpa persetujuan dari DPRD kb buru,” ungkapnya.
Ternyata, kata Jundil, anggaran Popmal itu anggaran tersendiri dan tidak ada kaitannya dengan anggaran TPP ASN. “Ini adalah kejahatan kemanusian menurut saya, karena anggaran yang seharusnya di berikan kepada TPP ASN namun mirisnya angara tersebut di gunakan untuk agenda popmal ini ada apa,” ujar Jundil di depan KPK RI.
Dalam aksi tersebut ada sejumlah tuntutan yang di sampaikan kepada Komisi Pemberantasan korupsi diantaranya:
1, mendesak KPK Untuk segera Panggil dan periksa PJ Bupati Kab Buru Soal Anggaran TPP ASN Senilai 16 Miliyar.
2, mendesak KPK agar Gera turun tangan selesaikan berbagai kasus korupsi di Kab Buru
Selain itu, kata jundil pihaknya akan kembali menggelar aksi pada hari senin mendatang di depan Kantor Kementerian Dalam Negri Kemendagri
"Kami akan kembali menggelar aksi nantinya didepan kantor Kementerian Dalam negri( Kemendagri) menyikapi persoalan yang sama" Tutup Jundil
.jpeg)
