 |
| Foto: Jam Indonesia Kembali gelar aksi di depan Kemendagri pada Senin 27/02/2023 |
Jakarta - Puluhan mahasiswa yang mengatas namakan dirinya dari Jaringan Aksi Mahasiswa Indonesia (JAM Indonesia) kembali gelar aksi jilid 2 (dua) di depan kementerian dalam negri (Kemendagri) Jam Indonesia mendesak menteri Tito Karnavian untuk segerah copot PJ bupati Kabupaten pulau Buru
Koordinator aksi, Jundil waemese saat berorasi di depan kemendagri iya mendesak Tito Karnavian segera mencopot PJ Bupati Buru,
"Aksi Jilid 2 (Dua) ini kami gelar didepan kemendagri kami meminta menteri tito karnavian untuk segera copot PJ bupati Kabupaten pulau Buru sebab banyak persoaln yang di lakukan oleh PJ bupati Kab Buru yang merugikan masyarakat secara umum diantaranya penggelapan anggara TPP ASN senilai 16 miliyar rupiah"Ujar Jundil didepan kemendagri pada Senin 27/02/2023
Selain itu, Jundil juga menyoroti soal anggaran Dana DAK tahun 2021 tahap 3 yang tidak bisa dicairkan dengan alasan ganguan sistem.
“Dari laporan kontraktor yang kami dapatkan proyek yang dikerjakan kontraktor suda rampung 100% dan dari Dinas Keuangan Kab Buru mengatakan bahwa anggara tahap 3 tahun 2021 sudah klir dan sudah bisa dicairkan,” herannya.
Selain itu, sambungny, secara tiba-tiba dari pihak keuangan kembali menginformasikan bahwa sistem sedang gangguan pengimputan. Hal itu pihaknya menduga jangan sampai anggaran tersebut sudah diberikan oleh pusat, namun disalahgunakan karena proyek sudah rampung 100%.
“Kalau begini caranya kami perihatin terhadap kontraktor lokal kita,” pungkasnya.
Tak hanya itu, jundi didepan kemendagri mengatakaan pihaknya akan melapor PJ Bupati Buru Beserta Jajaran OPD lainya yang terlibat dalam penggelapan anggaran dana TPP ASN dan anggaran Dana Dak di KpK RI.
"Dalam waktu dekat ini kami beserta JAM Indonesia akan melaporkan PJ Bupati Buru dan Jajaran OPD yang terlibat dalam kasus Penggelapan anggaran TPP ASN senilai 16 miliyar dan Dana Dak Tahap 3 ini ke KPK RI" Ujar Jundil kepada media di depan Kemendagri.
Selain itu dalam aksi Jundil bersama pihaknya membawa beberapa tuntunan dan poster di antaranya.
Poster, #Kemendagri segera Copot PJ Bupati Buru DR. Djalaludin Salampessy
#Pengangkatan PJ Bupati Buru Jadi Beban Rakyat Kab Buru kemendagri segera Copot.
Tuntutan,
1, Mendesak Kemendagri untuk Segera Copot PJ Bupati Buru dinilai membebani rakyat kab Buru
.jpeg)
