 |
| Foto: Istimewa Tambang |
REAKSIPUBLIK.COM- Pertambangan ilegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar (Good Mining Practice). Ilegal mining hanyalah istilah lain dari pertambangan illegal,tindak pidana pertambangan, dan lain-lain. Singkatnya semua aktivitas pertambangan yang tidak taat hukum dapat dikategorikan sebagai illegal mining. Jadi legal dan illegal tidak hanya dikategorikan pada ada dan tidak adanya izin, karena yang berizin pun berpotensi melakukan illegal mining dalam bentuk lain yang dikriminalisasi.
Jenis Dan Sanksinya
Berdasarkan berbagai regulasi diatas, baik UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara maupun UU lain yang terkait, jenis-jenis illegal mining dapat dikategorikan dalam 7 (tujuh) kelompok.
Pertama, melakukan usaha pertambangan tanpa izin (PETI). Ancaman sanksi pidananya sangat berat, yakni penjara paling lama 10 tahun dan denda 10 miliyar.
Kedua, memberikan laporan palsu usaha pertambangan. Misalnya PT. A pemegang IUP menghasilkan 1000 ton Ni, tetapi yang dilaporkan hanya 500 ton Ni. Ancaman sanksi pidananya sama beratnya dengan PETI yang pertama tadi.
Ketiga, melakukan eksplorasi tanpa izin dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda maksimal 200 juta. Kemudian pemilik IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi diancam penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 10 milyar.
Keempat, kegiatan menampung, memanfaatkan, mengolah, pemurnian, pengangkutan, penjualan yang bukan dari pemegang IUP/IUPK diancam pidana penjara maksimal 10 tahun dan dengan denda maksimal 10 milyar. Jenis kejahatan ini berpotensi terjadinya mining laundering.
Kelima, upaya merintangi/mengganggu kegiatan usaha pertambangan berizin juga dapat diancam dengan pidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda maksimal 100 juta.
Keenam, penyalahgunaan kewenangan pejabat pemberi izin, yang ancamannya maksimal 2 tahun penjara dan denda 200 juta. Terakhir, setiap usaha pertambangan yang melanggar perundang-undangan lain, seperti UU Kehutanan, Lingkungan Hidup, Perkebunan, dan lain-lain yang sanksinya diancam dalam ketentuan pidananya.
Tidak pula hanya terbatas pada pelanggaran regulasi peraturan pertambangan saja dikatakan illegal mining, tetapi juga pelanggaran terhadap regulasi lain yang terkait pertambangan, seperti regulasi kehutanan dan lingkungan hidup. Pertambangan yang melakukan aktivitasnya di areal hutan larangan,seperti hutan hutan lindung dan aktivitasnya merusak lingkungan juga merupakan illegal mining.
Dalam petunjuk lapangan (Juklap) penanganan tindak pidana pertambangan illegal mining Kepolisian Republik Indonesia bahkan disebutkan illegal mining meliputi pula pelanggaran terhadap UU Perkebunan,UU Sumber Daya Air, UU Minyak dan Gas dan UU Penataan Ruang.
Kondisi Sulawesi Tenggara
Illegal mining tentu bukan hal baru lagi di Sulawesi Tenggara, khususnya dalam Pertambangan Nikel. Penambangan dilakukan di darat, di sungai maupun di laut. Ada yang dikawasan hutan lindung sampai daerah pemukiman penduduk dan fasilitas publik.
Tambang Inkonvensional (TI) bahkan ada yang menambang di dekat fasilitas kawasan pendidikan. Berijinkah.? tentu yang dominan adalah yang tidak berijin. Ketika tidak berijin, maka TI-TI ini menambang dimana saja. Tidak dibatasi pada daerah yang boleh dan tidak boleh, masuk zona pariwisata, pemukiman masyarakat, sungai dan laut atau tidak.
Menambang sporadis dan berpindah-pindah dari satu tempat ketempat yang lain dan lalu pergi meninggalkan kolong-kolong tanpa melakukan reklamasi. "Datang, gali dan pergi", tiga kata yang menjadi karakter pertambangan kita.
Dalam pemberitaan media massa, penegakan hukum illegal mining yang sampai ke meja hijau mayoritas hanya didominasi oleh penambang-penambang kecil yang dijerat dengan pasal penambangan tanpa izin dan para penampung dan pengangkut nikel ilegal. Sanksinya pun dalam hitungan bulan dan denda ratusan ribu rupiah, jauh dari ancaman berat sesuai UU. Wajar, karena mereka hanyalah pekerja dan tertangkap dengan beberapa kilo biji nikel saja.
Belum ada sepertinya aktor-aktor intelektual yang menampung biji nikel ilegal ratusan kilo yang kemudian dijatuhi sanksi maksimal. Pelakunya juga umumnya perorangan atau beberapa orang penambang dan belum pernah korporasi/perusahaan. Mudah-mudahan ini karena korporasi-korporasi pertambangan disini, baik plat merah maupun swasta memang melakukan penambangan yang baik dan benar, taat hukum dan berwawasan lingkungan sebagaimana amanah UU.
Masyarakat tentunya dapat melakukan penilaian terhadap hal ini, benar atau tidak?
Kemudian terkait penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian izin juga belum pernah terdengar. Apakah betul semua ijin tambang diberikan sesuai prosedur yang berlaku, tanpa embel-embel yang lain. Dalam wilayah perijinan, tidak hanya dalam bidang pertambangan sebenarnya, praktek-praktek penyalahgunaan kewenangan dan peluang korupsi melalui gratifikasi/penyuapan potensinya begitu besar. Oleh karenanya KPK beberapa waktu terakhir ini menfokuskan pula pemberantasan korupsi di bidang pertambangan. Semoga upaya KPK ini serius dan tidak stop menjadi wacana saja, sehingga mampu membongkar praktek-praktek korupsi yang ada dibalik pertambangan di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tenggara.
Terakhir, penting kiranya untuk penegak hukum juga melihat illegal mining tidak sebatas pelanggaran UU Minerba, tetapi juga UU yang lain, seperti lingkungan hidup. Sehingga penanggulangan illegal mining terintegrasi pula dalam penegakan hukum lingkungan guna perbaikan kerusakan lingkungan yang terjadi. Kitalah yang menentukan, nikel sebagai berkah atau tulah.
Oleh : Muh. Nabil Dean Fachri Liambo (Kader HMI MPO Jakarta dan Anggota Eksekutif Jaringan Aksi Mahasiswa Indonesia/JAM Indonesia)
