.jpeg) |
| Foto: Gedung Kementerian Kelautan dan Perikan Republik Indonesia (KKP |
Jakarta – Petisi Merah Putih yang tergabung dalam Aktivis Mahasiswa dan Pemuda Selamatkan Indonesia (AMPSI) meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan praktek kejahatan pemalsuan dokumen izin tangkap di perairan Arafura, Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi. Dugaan ini muncul terkait kerugian negara mencapai 100 triliun per tahun.
Koordinator Petisi Merah Putih, Irwan A.H.M menuturkan, kerugian akibat penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan melanggar regulasi di laut Indonesia sangatlah besar.
Namun, menurutnya, besarnya potensi perikanan Indonesia ini menyebabkan kondisi demikian dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan ikan dan nelayan tradisional untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Laut Indonesia merupakan perairan yang sangat ramai dihadiri kapal-kapal ikan, baik kapal ikan Indonesia maupun kapal-kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan.
Selama pandemi melanda sejak tahun 2019, tentunya Negara kita kehilangan pajak dari sektor perikanan akibat dari kurangnya pengawasan yang ketat.
Selain itu, masyarakat pribumi yang berprofesi sebagai nelayan belum menjadi tuan di rumahnya sendiri. Pasalnya Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), terjadi Mobilisasi Kapal Ikan Asing (KIA) seperti KIA Tiongkok dan KIA Vietnam yang terkenal melakukan pelanggaran di laut kita.
“Rompon dan Pajeko Asing bertebaran yang membuat nelayan pesisir Obi sulit mendapatkan ikan hingga mereka menggelar unjuk rasa,” ujar Irwan dalam keterangan persnya, Jumat (20/5/22).
Ada pun poin penting yang akan disampaikan Petisi Merah Putih pada saat aksi dan konferensi perrs di depan Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), antara lain:
1. Hentikan Praktek Kejahatan Transfer Ikan Tanpa Izin;
2. Hentikan Praktek Kejahatan Penggunaan Dokumen Palsu;
3. Hentikan Praktek Kejahatan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Jaring Terlarang (Pukat Harimau);
4. Hentikan Praktek Kejahatan Mengangkut Jaring Yang Terlarang;
5. Hentikan Praktek Kejahatan Pelanggaran Berlayar Tanpa Dispensasi Bendera Kapal;
6. Hentikan Praktek Kejahatan Berlayar tanpa dokumen keimigrasian dan Tenaga Kerja Asing Ilegal.
“Maka Petisi Merah Putih Aktivis Mahasiswa dan Pemuda Selamatkan Indonesia sebagai agen of control atas kinerja pemerintah dan sekaligus penyambung suara rakyat menyampaikan dukungan kepada Bapak Irjen Pol. (Purn) Firli Bahuri selaku Pimpinan KPK RI. Komitmen kami agar KPK dapat membongkar Jaringan Sindikat Mafia Ilegal Fishing,” pungkasnya.
